TOPMETRO.NEWS – Terkait rencana kunjungan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, ke Amerika Serikat pada 15-19 Oktober mendatang marak diperbincangkan. Bahkan, hingga menyentuh persoalan kasus Hak Asasi Manusia (HAM).
Sebelumnya, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana mengatakan, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang menghapus nama Prabowo dari daftar hitam (Black List), tidak menjamin kasus Timor Timur tidak akan diungkit disana.
Kemudian, wacana inilah dikomentari Direktur Sabang-Merauke Institute, Syahganda Nainggolan, dalam akun Twitternya, @syahganda, Sabtu(10/10).
“Prof Hikmahanto minta pemerintah lindungi Prabowo kalau nanti ke USA. Takut sampai di sana ditangkap,” cuit Syahganda.
Sepengetahuannya, pemerintah Amerika tidak bisa menjamin warga negara asing tidak diseret ke pengadilan atas kasus yang ditudukan terhadapnya.
“Karena atas desakan pegiat HAM internasional bisa jadi pemerintahnya (Amerika Serikat) lepas tangan,” tuturnya.
Oleh karena itu, Deklarator Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) ini menyarankan Prabowo untuk mengurungkan diri ke Negri Paman Sam.
Tapi mengubah kunjungannya ke Arab Saudi, untuk menjemput Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
“Usulku Bowo ke Arab Saudi saja, jemput IB HRS Imam Besar Habib Rizieq Shihab). Peace!” demikian Syahganda Nainggolan.
Sebelumnya dikabarkan, Prabowo Subianto telah mendapatkan visa dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, setelah 20 tahun masuk daftar hitam (blacklist) dari pemerintahan Negri Paman Sam karena terkait kasus HAM Timor Timur.
Pemberian visa itu masih terkait kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat pada 15-19 Oktober mendatang. Dia ke negeri adidaya itu untuk menghadiri undangan Menhan AS, Mark Esper membicarakan kerja sama bilateral Indonesia-AS di bidang pertahanan.
BACA SELENGKAPNYA | Prabowo Didukung Seluruh Kader Kembali Jadi Ketum Gerindra
Seperti diwartakan topmetro.news sebelumnya, seluruh kader Partai Gerindra mendukung Prabowo Subianto kembali menjadi ketua umum untuk periode 2020-2025. Suara itu diperoleh berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra yang dilakukan secara virtual, Kamis (4/6/2020).
Sebanyak 34 DPD Gerindra yang membawa aspirasi seluruh DPC Gerindra se-Indonesia meminta Prabowo untuk kembali menjadi ketua umum.
reporter | jeremitaran
sumber | riausky
